Diary Mata Bening

Gelar

2005-08-28T07:24:00.000+07:00

Ariel Heryanto

Apa yang bisa dikatakan tentang larisnya gelar akademik palsu? Orang bisa berbeda pendapat. Namun yang jelas, ini sama sekali tidak membuktikan masyarakat kita tergila-gila pada ilmu pengetahuan. Apakah gejala ini menunjukkan masyarakat kita tergila-gila pada gelar akademik palsu? Tidak juga, menurut hemat saya.

Larisnya gelar kesarjanaan bukan petunjuk masyarakat ini ”gila” gelar seperti yang dituduhkan sebagian orang. Mereka yang terlibat pasti orang-orang waras, sadar, dan cerdas berhitung nilai ekonomi sebuah komoditas dalam pasar yang namanya masyarakat industrial. Mungkin sekali tidak ada yang peduli amat dengan gelar apa pun, seandainya tidak ada nilai ekonomi yang terkait di situ. Jadi yang dikejar bukan gelar atau kehormatan itu sendiri, tetapi keuntungan ekonomis.

Dari sudut pandang demikian, ijazah palsu dapat dibandingkan dengan uang palsu, kartu kredit palsu, cek kosong, atau merek tas palsu. Semuanya hanya alat dan siasat mengejar harta, yang bisa diterjemahkan menjadi kuasa. Alat-alat itu bisa beredar dengan nilai memukau dan daya yang ampuh dalam sebuah lingkungan sosial tertentu dan terbatas. Yakni masyarakat yang menghargai ijazah resmi, uang sungguhan, kartu kredit sah, atau cek asli.

Di berbagai negeri lain, yang dipalsukan bisa jadi bukan ijazah akademik. Di masyarakat yang sangat percaya dan bergantung pada kekuatan gaib, yang laris diperdagangkan dan dipalsukan adalah jimat-jimat bertuah. Di negeri lain yang memberikan hak-hak istimewa pada tentara, yang ramai dipalsukan adalah seragam loreng tentara. Di masyarakat lain lagi yang dipalsukan bisa jadi garis keturunan, atau etnisitas, atau atribut agama, atau jenis kelamin seseorang.

Semuanya sangat bergantung pada apa yang sedang punya nilai pasaran tinggi. Perbedaan mereka tidak mendasar. Di balik berbagai keragaman yang tampil di permukaan itu, semuanya beredar berkat nilai ekonomi yang dikandungnya dan bermuara pada satu tujuan yang sama: keuntungan material. Perbedaan antarmasyarakat itu juga tidak abadi. Kalau sekarang ijazah palsu laris diperdagangkan di Indonesia, bukan tidak mustahil yang laris dipalsukan bisa berubah dalam satu generasi mendatang.

Maka yang menarik dari gejala ramainya ijazah palsu belakangan ini bukan kepalsuan atau pemalsuan dokumen berharga itu. Yang menarik, ternyata dalam masyarakat Indonesia, gelar akademik punya nilai ekonomi yang lumayan. Mungkin lebih ketimbang di banyak negara lain. Berbahagialah para sarjana, guru sekolah, mahasiswa, dan siswa di negeri ini. Paling tidak untuk sementara ini. Mereka terbilang orang-orang yang masih ”ada harganya”, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara gengsi sosial, wibawa budaya, atau gertak politik.

Mungkin hanya di Indonesia, lulusnya seorang pascasarjana mendapat gelar doktor diberitakan media massa. Mungkin ini pula sebabnya di Indonesia pendidikan formal seseorang dijadikan salah satu persyaratan untuk menjadi calon politikus dalam sebuah pemilihan umum. Diskriminasi tak sungkan-sungkan ini jelas merupakan sebuah kemenangan cemerlang kaum kelas menengah kota Indonesia dalam proses tawar-menawar politik pasca-Orde Baru. Ironisnya, diskriminasi ini disahkan sebagai bagian dari meningkatnya ”kualitas” demokratisasi di sebuah negeri yang tidak memberikan kesempatan merata bagi rakyatnya dalam bidang pendidikan.

Kesenjangan sosial, ekonomi, politik, budaya merupakan gejala universal. Tapi kesenjangan itu tidak terungkap secara seragam di berbagai masyarakat. Gelar dan ijazah akademik akan tetap menjadi salah satu ”modal” ekonomis yang penting dalam masyarakat seperti Indonesia selama terjadi ketimpangan besar-besaran dalam kesempatan mendapatkan pendidikan formal.

Dengan kata lain, gelar akan menjadi salah satu penanda kesenjangan sosial ekonomi itu, dan sekaligus menjadi patokan diskriminasi yang mengabsahkan sebagian orang punya hak istimewa dan yang lain tidak. Misalnya dalam memasuki bidang profesi tertentu atau jabatan tinggi dalam profesi itu.

Globalisasi telah memperluas medan diskriminasi itu dan jurang kesenjangan yang diciptakannya. Sebagian warga Indonesia mempunyai peluang memilih pendidikan tinggi yang paling bergengsi di Amerika Utara, Eropa Barat, Asia Timur, atau Australia. Jumlahnya setiap tahun bukan ratusan, tetapi puluhan ribu. Sementara pada tahun-tahun yang sama, setiap tahun, puluhan ribu anak cerdas dari Indonesia yang lain terpaksa berhenti belajar formal setelah lulus sekolah menengah karena alasan ekonomi.

Jurang yang menganga lebar di antara dua kutub warga Indonesia itu diisi dengan cekatan oleh para pedagang ijazah palsu. Tidak aneh jika industri ini laku laris. Ini bukan persoalan orang yang tergila-gila pada gelar atau gengsi kosong. Ini persoalan usaha menyambung nyawa dan mengejar rezeki di antara sela-sela sempitnya kesempatan.

Betapa keliru jika kita terpana oleh ramainya perdagangan ijazah palsu, dan tergopoh-gopoh memeranginya sebagai sumber masalah masyarakat, sementara kita luput melihat kesenjangan pendidikan yang memungkinkan bertumbuhnya daya pikat dan nilai jual-beli sebuah ijazah palsu.

Betapa menggelikan jika masih ada di antara kita yang mengagung-agungkan lembaga pendidikan semata-mata sebagai sumber ilmu pengetahuan, pencerahan spiritual, atau pemberdayaan yang terbebas dari caruk-maruk perhitungan dagang dan ganasnya hukum jual-beli pasar.

Lembaga pendidikan bukan hanya memamerkan kesenjangan sosial, ia juga menjadi tembok yang senantiasa menjaga dan melestarikan kesenjangan itu. Tidak semua sekolah punya gengsi dan kualitas yang sama. Tidak semua anak usia sekolah bisa masuk sekolah. Bukan karena kurangnya bangku sekolah, tetapi memang karena mereka dikurung dalam sebuah kubangan kemiskinan yang berkelanjutan. Dengan demikian kaum atas dapat mempertahankan hak-hak istimewanya, dan mewariskan hak-hak ini secara terbatas pada keturunan mereka sendiri.

Salah satu bentuk perlawanan bagi yang tercampak adalah memalsukan ijazah kaum terdidik.

diambil dari Kompas, 28 Agustus 2005

Gila benner, George Bush Mengutip Data LSI!

2005-03-14T19:49:00.000+07:00

ha..ha...ha... kalo ada orang bangga dengan karyanya atau karya lembaganya sendiri ya Denny JA lah orangnya....baca aja artikel dia di Suara Pembaruan ini...
--------------------------------
George Bush Mengutip Data LSI
Oleh Denny JA
PRESIDEN AS George Bush, mantan Presiden Bill Clinton, dan mantan Presiden George Bush Senior mengutip data LSI (Lembaga Survei Indonesia). Ketiga tokoh itu mengapresiasi penemuan LSI, yang bekerja sama dengan lembaga nonprofit Terror Free Tomorrow, mengenai persepsi publik Indonesia atas peran bantuan kemanusiaan AS di Aceh.

Bill Clinton dan George Bush Senior ditugaskan oleh Presiden AS saat ini menjadi duta bangsa AS untuk korban tsunami. Dua tokoh itu sudah berkeliling ke berbagai wilayah, termasuk Aceh. Dunia melihat, ujar Clinton sambil mengutip hasil survei LSI, AS bukan saja berkepentingan menjaga keamanan negara AS sendiri, tetapi juga tergerak dengan bantuan kemanusiaan. Sentuhan bantuan kemanusiaan itu adalah pesan universal yang dapat membuat dunia Muslim melihat AS secara berbeda.

Demikianlah cuplikan berita yang disiarkan banyak media internasional, termasuk Reuters. Eksplorasi yang lebih lengkap mengenai berita itu dapat dilihat di homepage http://www.cnsnews.com/foreignbureaus/archive/200503/for20050309a.html.
Sengaja berita ini diangkat untuk dua hal. Pertama, untuk menunjukkan adanya peluang besar menjembatani AS dan dunia Muslim selama ini. Jembatan yang paling efektif adalah aneka program dan bantuan kemanusiaan di jantung komunitas Muslim. Jika program kemanusiaan itu dilakukan secara sistematis dengan publikasi yang pas, pelan-pelan AS tak lagi terkesan garang.

Selama ini AS terkesan menaklukkan dunia Muslim dengan bom, perang, dan propaganda. Secara fisik, mungkin AS dapat menguasai teritori wilayah Muslim itu. Namun AS segera kehilangan dukungan dari hati dan pikiran mayoritas Muslim. AS justru akan dianggap sebagai common enemy. Kekerasan demi kekerasan justru akan tumbuh untuk melawan AS. Dunia Muslim justru harus didekati dengan sentuhan yang lebih universal dan non-kekerasan, seperti bantuan kemanusiaan.
Kedua, berita itu diangkat untuk menunjukkan, sebuah lembaga penelitian dapat berperan di luar komunitas ilmiah. Jika yang diteliti adalah pusat dari gravitasi politik, hasil temuan itu dapat mempengaruhi kebijakan publik. Bukan saja kebijakan publik domestik yang dipengaruhi, tetapi lembaga survei juga berpeluang ikut mempengaruhi persepsi pemimpin dunia.

Peran Survei
Sebuah negara demokrasi yang kuat tak hanya memerlukan partai politik yang kuat. Demokrasi juga membutuhkan lembaga jajak pendapat yang kredibel, dengan metodologi yang valid. Selama ini jajak pendapat hanya dikutip dalam era kampanye untuk melihat dukungan publik atas calon tertentu. Seusai pemilu, lembaga jajak pendapat sebenarnya justru berperan lebih penting untuk ikut dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Dalam sejarah pembuatan kebijakan publik, jajak pendapat merupakan salah satu penemuan terpenting. Penemuan jajak pendapat dalam kebijakan publik sama pentingnya dengan penemuan penisilin dalam ilmu kedokteran, atau penemuan roda dalam dunia otomotif.

Melalui jajak pendapat, hanya dengan menggunakan seribu atau dua ribu responden, kita dapat mengetahui persepsi, aspirasi, harapan atau ketakutan dua ratus juta penduduk satu negara. Hal itu dapat dianalogikan dengan satu kuali besar sup ayam.
Hanya mencicipi satu sendok sup itu, kita sudah dapat tahu rasa dari keseluruhan satu kuali sup ayam. Tentu saja analogi itu hanya tepat, jika pengambilan responden dan keseluruhan jajak pendapat itu mengikuti metodologi yang benar dan ketat.
Ilmu statistik sudah menyumbangkan sejenis revolusi dalam kebijakan publik. Akibatnya begitu mudah kita mengetahui apa kehendak mayoritas masyarakat. Agar tak ada jarak lebar antara kebijakan publik dengan opini publik, antara politik elite dengan politik yang tumbuh di masyarakat, jajak pendapat menjadi mediumnya.

AS diuntungkan oleh kesejahteraan mayoritas rakyatnya. Lebih dari 90 persen populasi di AS sudah memiliki telepon. Gallup Poll sangat mudah sekali merekam opini publik hanya melalui telepon. Bahkan sebulan sebelum pemilu presiden, Gallup Poll dapat melakukan jajak pendapat setiap hari secara nasional, hanya dengan mengajukan satu pertanyaan saja. Biayanya relatif murah. Pelaksanaan surveinya relatif mudah.

Namun, dunia ketiga seperti Indonesia punya problem yang berbeda. Rumah tangga pemilik telepon tak lebih dari 10 persen populasi. Jika kita mentah-mentah mengikuti Gallup Poll, hanya menggunakan telepon, 90 persen populasi tidak terwakili. Sudah dapat dipastikan, untuk jajak pendapat mengenai pemilu hasilnya pasti menyesatkan. Yang terambil bukan suara populasi, tetapi hanya suara kelas menengah perkotaan.

Untuk dunia ketiga, ada contoh lembaga jajak pendapat yang baik. Di Filipina, SWS (Social Weather Station) memiliki reputasi internasional. Karena jumlah pemilik telepon di Filipina sama sedikitnya dengan Indonesia, metode jajak pendapat yang dikembangkan oleh SWS adalah wawancara tatap muka ke seluruh wilayah negeri. Biaya survei pun menjadi sangat mahal.

Selain Pemilu
Dalam pemilu presiden di Amerika Serikat tahun 1996, Bob Dole, calon presiden dari Partai Republik, tidak dikalahkan oleh Bill Clinton, dari Partai Demokrat. Yang mengalahkan Bob Dole adalah tim jajak pendapat.

Demikian seloroh soal pentingnya jajak pendapat dalam pertarungan pemilihan presiden di AS.

Dua tahun setelah terpilih pada 1992, Bill Clinton saat itu berada dalam puncak ketidakpopulerannya. Lalu ia kemudian mencari bantuan kepada Dick Morris, seorang penasihat politik kelas satu di AS.

Langkah pertama yang dilakukan Dick Morris adalah membuat jajak pendapat. Ia ingin tahu bagaimana sebenarnya publik menilai Clinton. Ia juga mencari tahu, program, isu, harapan, ketakutan dan citra yang diinginkan oleh mayoritas pemilih. Hasil jajak pendapat itu ia gunakan untuk mengubah Clinton. Maka pada 1996, Clinton muncul sebagai sosok baru, dengan program baru. Dengan mudah Clinton akhirnya terpilih kembali.

Namun, tak hanya pemilu yang kini menggunakan jajak pendapat. Berbagai kebijakan publik di AS dibuat dengan mempertimbangkan opini yang berkembang di masyarakat. Di satu sisi kebijakan publik itu dibuat untuk merespons kebutuhan yang memang berkembang di masyarakat. Di sisi lain, bentuk kebijakan publik yang akan dilemparkan kembali ke masyarakat juga mempertimbangkan respons publik.

Untuk kebijakan yang akan mendapatkan reaksi besar, tak jarang draf kebijakan itu diuji coba dalam aneka survei dan focus group discussion. Reaksi publik luas dapat terbaca melalui uji coba itu. Pemerintah segera mendapatkan feedback untuk menyempurnakan kebijakan agar lebih dapat diterima.

Kebijakan pemerintah Indonesia atas BBM, misalnya, akan lebih didukung publik jika secara seksama mendengarkan masukan melalui survei. Hal yang biasa, bahkan sangat bagus jika presiden negara adikuasa mengutip data survei. Ini tradisi yang baik pula untuk dikerjakan pemimpin politik di negara demokrasi lainnya, termasuk Indonesia.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia/LSI

SUARA PEMBARUAN DAILY, Last modified: 14/3/05

Prof Dr RM Soelarko Soehatmoko Meninggal Dunia

2005-03-13T07:27:00.000+07:00

sebagai penggemar fotografi...aku perlu mempublish nya...

Sempat Mengajar di Pagi Hari
SATU lagi Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya, yaitu Prof. Dr. R. M. Soelarko Soehatmoko. Salah satu pendiri Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Unpad itu mengembuskan napas terakhir pada usia 88 tahun di rumahnya, Jln. Parasitologi No. 10 Bandung, Sabtu (12/3) pukul 13.20 WIB.

Menurut cucu menantu almarhum, Danet (30), kepergian salah satu Ketua PAF (Perhimpunan Amatir Fotografer, dulu Preanger Amateur Fotografen Vereniging) paling lama itu (1954-1985), tidak diduga-duga sebelumnya. "Keadaan Eyang (Soelarko-red.) terus drop sejak dua hari lalu. Tapi, kami tidak mengira bahwa Eyang akan pergi secepat ini," tutur Danet kepada "PR".

Danet mengungkapkan, Sabtu pagi itu eyangnya masih memaksakan untuk mengajar di FKG Unpad padahal kondisinya sudah drop. "Beliau ngotot ingin ke kampus untuk mengajar. Karena ia khawatir tidak ada yang mengajar anak didiknya," papar Danet yang mendampingi almarhum hingga detik-detik terakhir hidupnya itu.

Diakui Danet, keadaan pendiri Federasi Perkumpulan Senifoto Indonesia (FPSI) itu, dalam dua hari terakhir terus turun. Bahkan setiap makanan yang ditelan almarhum, selalu keluar lagi melalui hidung. "Tidak terlalu jelas penyakit yang diidap eyang. Awalnya, memang dari sakit jantung. Tapi, beberapa hari terakhir perutnya kembung terus dan susah buang air," ungkap Danet yang tak kuasa menahan air matanya.

Lebih lanjut Danet mengatakan, eyang tercintanya itu memang sangat aktif walau usianya sudah lanjut, semangatnya masih tinggi. "Ia masih mau mengajar untuk para mahasiswanya. Soalnya kalau beliau tidak mengajar, berarti akan membuat sibuk 5 dosen pengajar lain. Karena kata dosen-dosen di FKG Unpad, kemampuan almarhum untuk mengajar sama dengan kemampuan 5 dosen FKG yang mengajar sekaligus," tutur Danet lagi.

Menurut pihak keluarga, rencananya jenazah almarhum Soelarko dimakamkan di pemakaman keluarga Keraton Mangkunegoro di Bibisluhur, Surakarta, pada Minggu (13/3). Jenazah diberangkatkan dari Bandung pada Sabtu (11/3) malam, pukul 20.00 WIB.

Buku autobiografi
Bernama lengkap Raden Mas Soelarko dilahirkan di Baturetno, sebuah kota kecil 30 km arah selatan Wonogiri, pada 20 Desember 1915. Ia adalah anak ke-9 dari 11 bersaudara dari pasangan R. M. Ng. Soehatmoko dan R. A. Puspodiwati. Ayahnya adalah seorang Pangreh Praja Kerajaan Mangkunegoro yang merupakan cucu dari Mangkunegara III. Ayahnya juga dikenal sebagai pujangga sastra Jawa.

Darah seni sang ayah ternyata mengalir deras kepada Soelarko yang pangkat militer terakhirnya ialah brigadir jenderal. Selain aktif di kedokteran gigi, yang bersama-sama (alm) drg. R. G. Soeria Soemantri mendirikan PDGI dan FKG Unpad, Soelarko juga aktif di dunia fotografi dan lukisan. Bermula dari hobi, ternyata dua kegiatan itu juga yang kian melambungkan nama Soelarko.
Di dunia seni lukis, salah satu yang paling ia banggakan adalah ketika Bung Karno berminat membeli salah satu lukisannya, ketika presiden pertama RI itu mengunjungi Bandung pada tahun 1956. Di tempat Bung Karno menginap, yaitu Gedung Pakuan, digelar pameran lukisan. Bung Karno sangat berminat membeli salah satu lukisan Soelarko, dan meminta Soelarko untuk memilihkannya. Dipilihnyalah lukisan berjudul "Potret Gadis Sunda", dan ternyata Bung Karno sangat menyukainya. Lukisan itu kini ada di Istana Bogor bersama koleksi-koleksi lukisan Bung Karno lainnya.

Sementara di bidang fotografi, selain memimpin PAF dan turut mendirikan FPSI, Soelarko juga memberikan privat-privat fotografi kepada siapa pun yang hendak belajar kepadanya. Ia pun sempat membuat sejumlah buku di bidang fotografi, yang kemudian beberapa bukunya itu menjadi pegangan dalam pengajaran fotografi di universitas-universitas. Dunia fotografi mulai ia tinggalkan pada tahun 1988.

Berkat pengabdiannya di bidang fotografi itu, pada 1 Mei 2004 lalu, Soelarko mendapat penghargaan dari FIAP (Federation International Art Photografer) yang berpusat di Prancis.

Salah satu keinginan almarhum yang belum sempat tercapai ialah membuat buku autobiografinya. Anak pertamanya, Prayitno, sudah bersedia membantu sang ayah untuk menyusun buku tersebut. Namun belum sempat cita-cita itu terlaksana, Sang Khalik telah memanggil Soelarko ke sisi-Nya.

Semoga amal ibadah serta sumbangsih almarhum khususnya di dunia kesehatan gigi, dan fotografi bermanfaat bagi generasi penerus. Selamat jalan Prof. Soelarko. (EsGe/"PR")

Sumber: Pikiran Rakyat, 13 Maret 2005

Pakar Biologi asal Jerman Meninggal

2005-03-12T20:20:00.000+07:00

PAKAR biologi modern asal Jerman Ernst Mayr meninggal dunia Kamis (3/1) pada usia 100 tahun. Mayr meninggal karena usia tua.

Mayr dikenal sebagai seorang penulis dan peneliti yang produktif. Semasa hidupnya, dia telah menulis dan mengedit sebanyak 25 buku, dan sedikitnya 600 buah artikel ilmiah yang tersebar di berbagai jurnal internasional.

Sebagai seorang ornitolog (ahli unggas), Mayr telah mengklasifikasikan ribuan jenis burung, kebanyakan di Papua Nugini. Tetapi, karyanya yang paling fenomenal adalah pendefinisian spesies sebagai "suatu kelompok individu yang mampu berkembang biak antarsesama, tetapi bukan dengan individu lain di luar kelompoknya". Berdasarkan definisi ini, maka suatu spesies baru akan muncul jika dia terpisah dari kelompoknya, kemudian berkembang biak dengan spesies dari kelompok lain dan akhirnya melahirkan keturunan baru.

Pemahaman ini hingga kini digunakan oleh seluruh mahasiswa biologi seluruh dunia. Ini menjawab kebingungan yang ditimbulkan oleh teori evolusi Darwin.

Pendapatnya ini dituangkan dalam bukunya Systematics and the Origin of Species yang terbit pada 1942. Di buku tersebut, Mayr menulis teori spesies sebagai allopatric, yang berasal dari bahasa Yunani allo, yang berarti 'lain', dan patric (tempat asal).

"Buku ini adalah penghargaan terbesar bagi biologi evolusi," begitu tanggapan Dr Jerry A Coyne, pakar biologi University of Chicago atas karya Mayr.

Lahir di Kempten, Jerman pada 5 Juli 1904, Mayr muda sangat tertarik pada hewan liar. Tetapi, pada usia 20, dia menekuni dunia medis. Saat ada kesempatan meneliti burung, dia selesaikan studi PhD-nya dalam waktu 16 bulan, sebelum akhirnya bekerja di Museum Berlin pada 1926. Kariernya banyak dihabiskan di AS, sebagai peneliti di museum. Pada 1961, ditunjuk sebagai direktur Museum Zoologi Komparatif di Harvard University.

Walter Bock, seorang murid Mayr pada 1950-an yang kini menjadi pakar biologi evolusi di Columbia University menyamakan kiprah Mayr dengan dua ahli biologi besar yang pernah dimiliki dunia, Theodosius Dobzhansky dan Gaylord Simpson. Ketiganya, kata Bock, adalah arsitek 'sintesis evolusioner', yang merupakan rekonsiliasi antara teori evolusi dengan teori penurunan sifat genetik.

Kontribusi Mayr yang paling signifikan adalah argumentasinya bahwa keragaman makhluk hidup banyak dipengaruhi kondisi geografi. Karena itu, banyak pihak menilainya sebagai 'pembela teori Darwin' dengan memaparkan bukti-bukti baru, meski pada beberapa hal dia sering menunjukkan ketidaksetujuannya pada teori Darwin.

Meski lebih tenar sebagai ahli biologi evolusi, hasil kerja Mayr di bidang unggas (ornitologi) tidak dapat dipandang sebelah mata. Ketertarikannya pada unggas dimulai sejak kecil, saat ayahnya sering mengajaknya melihat burung-burung. Di bidang ornitologi, Mayr telah berjasa mengumpulkan dan mengklasifikasi tidak kurang 3.000 jenis burung sejak 1928 hingga 1930.

Bukunya yang dianggap paling berpengaruh bagi perkembangan biologi evolusi adalah What Makes Biology Unique?: Considerations on the Autonomy of a Scientific Discipline yang diterbitkan sebulan setelah ulang tahunnya yang ke-100.

sumber: Media indonesia, Minggu, 13 Februari 2005

Manajemen Riset Kita Salah!

2005-03-12T20:16:00.000+07:00

SABTU, 5 Februari 2005, saya termasuk yang beruntung. Dua artikel penelitian saya memperoleh penghargaan Jurnal Internasional dari Universitas Indonesia. Penghargaan yang diberikan bersamaan dengan Dies Natalis UI Ke-55 itu membahagiakan sebentar.

Namun, ketika rombongan Rektor beserta para Guru Besar Universitas Indonesia (UI) yang cukup panjang melintas, saya merasa getir. Saya hitung jumlah profesor yang melintas di depan saya lebih dari dua puluh orang, namun jumlah paper yang mendapat penghargaan internasional kali ini tidak lebih dari 20 buah. Apa yang terjadi dengan mesin ilmiah UI selama 55 tahun itu? Jumlah tersebut relatif tidak berubah dibandingkan dengan delapan tahun lalu, pada saat saya menerima penghargaan serupa untuk pertama kalinya.

Menjelang usia 40 tahun, saya sering mendengar perkataan bahwa life begins at fourty. Jika UI adalah manusia, seharusnya ia telah mapan karena 15 tahun lebih tua dari para beginners. Apalagi UI telah mencanangkan bahwa tahun 2010 universitas terbesar ini akan menjadi research university.

Namun, dengan relatif konstannya jumlah publikasi internasional, cita-cita itu tampaknya sulit dicapai. Saya kembali teringat institut tempat saya mendapat gelar doktor hampir sepuluh tahun lalu. Setiap tahun, institut ini menghasilkan lebih dari 100 paper yang dipublikasi di jurnal internasional. Itu tidak termasuk prosiding konferensi yang jumlahnya dapat melebihi angka tersebut.

Universitas yang menaunginya memiliki sekitar 10 institut. Jadi, dapat dibayangkan jumlah paper yang diproduksi setiap tahunnya! Membandingkan angka-angka tersebut, jangan-jangan research university yang dicanangkan hanya akan menjadi fatamorgana semata.

UI bukanlah satu-satunya contoh persoalan dunia ilmiah kita. Saya bayangkan bahwa fenomena semacam ini terjadi merata di Indonesia. Jadi, tentu ada yang salah pada bangsa ini dalam menata dunia ilmiahnya.

Manajemen riset

Kesalahan dalam manajemen riset kemungkinan besar berakar dari budaya Indonesia yang terlalu cepat ingin jadi besar dan kaya. Kita menyenangi acara-acara seremonial yang agung, tetapi melupakan kerja keras di balik itu. Kita sering mengagungkan serta memimpikan anak bangsa mendapat hadiah Nobel, namun menampik fakta bahwa untuk itu diperlukan riset serius jangka panjang.

Keberhasilan suatu institusi riset sering dinilai dari banyaknya MOU yang dihasilkan, bukan dari publikasi internasionalnya. Budaya bangsawan-minded telah membuat masyarakat menyenangi berbagai gelar. Jika gelar kesultanan sekarang sudah dianggap kuno, maka gelar-gelar modern mulai banyak ditawarkan. Gelar doktor mudah untuk didapat, cukup kirim uang ke alamat tertentu dan sertifikatnya bakal di tangan.

Yang lebih parah lagi adalah gelar profesor. Setahu saya, profesor adalah jabatan. Jadi, membeli gelar profesor sama saja dengan membeli gelar presiden, direktur, manajer, atau semacamnya.

Kembali ke manajemen riset, saya melihat orang mulai mengkritik kinerja 100 hari Menristek. Saya kira si pengkritik berharap "terlalu banyak dan terlalu cepat" (TBTC), sementara Menristek menyadari bahwa ia hanyalah Suparman, bukan Superman.

Meski demikian, saya melihat manajemen yang diterapkan Menristek masih mengikuti pola lama yang mengikuti kegagalan masyarakat ilmiah kita. Hal ini saya sandarkan pada penetapan garis-garis besar riset unggulan atau strategis yang dilaksanakan oleh Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi (KMNRT). Apa yang ditetapkan adalah sesuatu yang TBTC pula.

Mari kita tengok tren riset sekarang. Tidak lain adalah teknologi nano, teknologi informasi, dan genom. Memang, ini adalah tren dunia, namun komponen utama penggerak riset, yaitu sumber daya manusia (bukan sumber dana) yang unggul di bidang itu.

Tentu saja untuk riset harus ada sumber daya manusia. Namun, untuk dapat bersaing di dunia internasional, sumber daya manusia tersebut harus sumber daya unggul.

Sepanjang pengetahuan saya, selama ini tidak pernah ada yang mempermasalahkan apakah peneliti kita unggul di tiga bidang itu.

Yang lebih parah adalah riset harus mengarah pada suatu produk komersial yang dapat dijual, dengan asumsi bahwa dana riset dapat diperoleh dari sana. Saya kira ini juga anggapan TBTC.

Apa yang saya lihat saat ini adalah masyarakat ilmiah kita belum memiliki budaya riset, jadi masih jauh dari sasaran komersial. Seharusnya, target membudayakan riset adalah target pertama dari KMNRT.

Peneliti yang militan

Dalam kondisi infrastruktur dan keuangan yang serba terbatas, tidak ada cara lain bagi pemerintah selain mempekerjakan para peneliti yang militan. Peneliti yang sanggup hidup di bawah garis kemakmuran (bukan garis kemiskinan) sambil melakukan penelitian bertaraf internasional. Peneliti yang realistis dan pragmatis tentu saja hanya akan berhasil di negara maju. Namun, seorang peneliti yang militan akan menggunakan segenap cara untuk terus eksis dalam komunitasnya.

Fisikawan Pakistan, almarhum Abdus Salam, pernah mengatakan bahwa salah satu kelemahan ilmuwan di negara berkembang adalah kurangnya ambisi untuk menguasai sains dan teknologi. Peneliti yang militan tentu saja harus berambisi menguasai satu bidang yang ia paling suka.

Namun, bagaimana menjaring para militan ini sekaligus memperkirakan di bidang penelitian apa kita unggul?

Proses yang dilakukan harus bersifat bottom-up. Selama ini, penetapan riset unggulan dilakukan para birokrat (top-down). Kalaupun melibatkan segelintir peneliti, maka hanya peneliti kalangan atas. Sementara keinginan serta keunggulan mayoritas para peneliti yang berkutat di dalam laboratorium tidak pernah diketahui.

Proses yang terjadi selama ini ibarat membangun atap rumah tanpa memedulikan tiang dan fondasi. Agar bottom-up, pemerintah harus memfasilitasi pembentukan dan pertemuan (berupa workshop) para peneliti sebidang. Jika para peneliti sebidang sering bertemu, mereka dapat mengetahui di mana kekuatan mereka dan informasi ini dapat diteruskan ke atas. Jadi, fondasi penelitian yang kokoh dapat dibentuk.

Riset unggulan tidak boleh hanya ditentukan dari kebutuhan mendesak bangsa atau negara, namun juga harus digariskan sesuai dengan keunggulan para peneliti di republik ini.

Sebagai contoh, bisa ditengok negara maju seperti Jepang. Bangsa Jepang tentu saja membutuhkan pesawat- pesawat terbang komersial berukuran besar. Meski mereka memiliki teknologi dan sumber daya manusia untuk itu, mereka menyadari bahwa mereka kurang unggul untuk bersaing dengan Boeing, Mc Donnel Douglas, atau Airbus.

Dr Terry Mart Dosen pada Departemen Fisika, FMIPA UI, Depok

diambil dari Kompas, Kompas, 9 Maret 2005

Pak Mulya, persepsi korupsi kadang tidak begitu penting..

2005-03-05T15:11:00.000+07:00

Index Persepsi Korupsi Indonesia: Mengapa begitu penting?
Oleh: Todung Mulya LubisKalau selama ini TI mengeluarkan Corruption Perception Index yang mencakup banyak negara di dunia, kita bisa melihat posisi Indonesia diantara banyak negara yang korup. Celakanya , Indonesia termasuk negara paling korup di dunia. Kita betul-betul malu apalagi dari tahun ke tahun peringkat Indonesia tak mengalami perbaikan. Artinya, korupsi di negeri ini tetap dianggap sebagai endemic, systemic and widespread .

Kalau Indonesia masuk dalam kategori negara terkorup pertanyaan yang muncul adalah: apakah benar? Bagaimana persepsi orang-orang di Indonesia khususnya pengusaha yang berinteraksi dengan pemerintah? TI-Indonesia mengajukan pertanyaan tentang persepsi korupsi dari dalam negeri, dan berfikir bahwa akan sangat baik jika kita mengetahui keadaan korupsi di berbagai provinsi dan kota terutama dalam era desentralisasi ini. Sejauh mana 'good governance' dan 'good corporate governance' dijalankan sehingga bisa menekan angka korupsi?

Dalam kaitan inilah TI-Indonesia melakukan survey membuat Index Persepsi Korupsi Indonesia . Kita perlu mengetahui persepsi dalam negeri dan mengkaitkannya dengan persepsi luar negeri: apakah ada korelasinya? Ternyata persepsi dalam negeri dan luar negeri mengenai korupsi di Indonesia sangat banyak persamaannya.

Tak ada IPK mencapai angka 6
Survey yang diadakan oleh TI Indonesia mencakup 21 kota dengan mewawancarai 1305 pebisnis yang terdiri dari 1117 pebisnis lokal dan 118 pebisnis multinasional. Dari survey tersebut kita melihat bahwa dalam sektor layanan umum dari 21 lembaga terdaftar, layanan Pos dianggap sebagai lembaga yang relative terbaik (6.4). Sedangkan Pengadilan dan Kejaksaan dianggap sebagai terendah (3.7). Penilaian dilakukan dengan skala 0-10 dengan catatan 10 untuk yang bersih/tidak korup dan 0 untuk yang paling kotor/korup. Lembaga lain yang dianggap relative bersih adalah BPOM, Telepon, Militer dan Listrik pada tingkat pusat sementara pada tingkat daerah lembaga yang dianggap bersih adalah Kesehatan Masyarakat dan Pendidikan.

Diantara lembaga yang dianggap bersih/kurang korup hanya lembaga Pos yang mencapai angka 6, instansi lainnya tak ada yang mencapai angka 6. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam persepsi para pebisnis tingkat korupsi di instansi-instansi pemerintah, pusat dan daerah, masih sangat parah. Belum banyak perbaikan yang telah terjadi disamping kampanye anti korupsi yang cukup gencar dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Persepsi bahwa interaksi yang sarat korupsi menurut hasil survey yang dilakukan terjadi banyak di Bea Cukai (67%), Polisi (70%), Militer (55%), Pengadilan (53% dan Partai Politik (54%). Kelihatannya persepsi publik tentang lembaga tersebut diatas sama dengan persepsi terhadap korupsi di negara-negara korup lainnya.

Dari 21 kota yang di survey, kita melihat bahwa Wonosobo muncul sebagai kota yang relative kurang korup (5.63) disusul oleh Banjarmasin (5.39), Makasar (5.31), Cilegon (5.28), Kotabaru (5.23) dan Manado (5.12). Sementara kota yang dianggap lebih korup adalah Jakarta (3.87) disusul dengan Surabaya ((3.93), Medan (4.09), Semarang (4.17) dan Batam (4.32). Kita lihat disini bahwa korupsi sangat banyak terjadi di kota-kota besar. Karena peredaran uang dan keputusan-keputusan banyak di buat di kota besar.

Tidak mengejutkan jika survey menghendaki agar perbaikan-perbaikan terutama harus dilakukan pada lembaga pengadilan, kejaksaan, pajak, polisi dan DPRD. Sekaligus survey juga memilih KPK sebagai lembaga yang harus diperkuat dan diberdayakan.

Persepsi bukanlah realitas?
Persepsi memang bukanlah realitas. Tetapi betapa sukarnya membantah realitas jika persepsi korupsi ini dilahirkan dari kesimpulan survey dari pebisnis-pebisnis yang berinteraksi dengan korupsi setiap hari. Setidaknya jika kita membaca laporan BPK setiap tahun maka kita akan melihat dahsyatnya kebocoran yang terjadi di semua lembaga pemerintahan. Lolosnya koruptor dari jerat hukum menunjukkan betapa beralasan untuk bercuriga bahwa korupsi memainkan andil. Rendahnya pemasukan pajak menunjukkan betapa kongkalikong berperan. Banjirnya Jakarta menunjukkan bahwa fasilitas publik tak memadai. Kemana uang rakyat selama ini?

Adalah menarik melihat jawaban-jawaban para pelaku bisnis dalam survey yang dilakukan oleh TI Indonesia. Pertama, ada sikap mendua terhadap korupsi karena sebagian menganggap itu kultur dan ungkapan terima kasih. Kedua, pebisnis multinasional rata-rata menolak korupsi sementara pebisnis lokal masih toleran terhadap korupsi.

Ketiga, rendahnya gaji tidak dianggap sebagai alasan suburnya korupsi karena mereka yang gajinya tinggi seperti pegawai BPPN ditengarai juga terlibat korupsi. Keempat, adanya kecurigaan terhadap pemerintah yang tidak transparan dan akuntabel. Akhirnya memang ada semacam sikap skeptis walaupun optimisme juga terdengar tetapi menarik untuk mengutip sebuah jawaban yang mengatakan bahwa " The system is such that you can't avoid corruption".
Betapa menyedihkan!

Full-text at http://www.ti.or.id/bhs_ind/lampiran_berita/publikasi_ipk_ind_2004.zip
-----------------------------
Ya saya kira bukan persepsi nya yang penting. Tapi semangatmenyelenggarakan survey ini. Betapa mahal [besar] biaya yang harusdikucurkan untuk membuat survey seperti ini. Tentu penyelenggarasurvey tidak mau bikin survey asal, karena ternyata konsekuensi darirekomendasi ini sungguh suatu taruhan kredibilitas. Baru sehari sajasurvey dirilis, [dengan bantuan wartawan] Sutiyoso, menkeu danpemerintah daerah Tangerang langsung menyangsikan survey ini. Tentupenyelenggara survey sudah berfikir apa yang terjadi ketika survey iniakan dibuat. Jauh hari tentu. Nah, penyelenggara survey tentu sudahharus mengatisipasinya dengan bekal penerapan metodologi yang benar,sampling yang benar dan lain sebaginya [semoga harapan ini dipenuhioleh penyelenggara dulu saat melakukan survey]. Inilah konsekuansiyang saya sebut, tentu yang penting adalah semangatnya. Besar benerbiayanya [bila survey itu dilakukan dengan benar, dalam artianmengikuti kaidah survey].

Nah, kalau persepsi...memang kadang jadi penting, tapi bisa jadi tidakpenting. Karena seperti di sebut Bapak Mulya sendiri, bahwa persepsimemang bukan realitas. Nah, memang sulit membantah realitas ketikapersepsi dilahirkan dari kesimpulan pebisnis yang tiap hari berhadapandengan korupsi. Benar bahwa pebisnis dan hampir semua pebisnisberhadapan dengan korupsi tiap hari. Tapi mungkin lebih banyak lagi[yang bukan pebisnis] yang berhadapan dengan bukan hanya korupsi tapimafia peradilan. Mereka adalah para pelapor kasus korupsi, rakyatkecil yang teraniaya hak-hak ekonominya, kaum miskin yang diakibatkanoleh praktek korupsi.

Banyak masyarakat yang frustasi dengan peradilan karena mereka tidakkuasa menghadapi permainan hukum pihak aparat hukum, dan pengacara.Nah sejauh mana aspirasi persepsi mereka bisa terwakili dalam surveyini. Apakah aspirasi mereka bisa terwakili oleh para pebisnis ini?Padahal dengan probabilitas, mereka memiliki kemungkinan yang samapula dengan pebisnis ini. Nah, kemudian kalau survey ini kemudiandipaksakan terus menjadi sebuah rekomendasi yang "penting" memang takjadi masalah. Namun, bila kita berfikir tentang pemerataan, saya kiramasyarakat siapa pun dia harus diberi ruang akses persepsi. Nah bilasudah demikian apakah persepsi ini tetap penting?

Untuk sebuah pembelajaran memang survey macam apapun tetap bagus danperlu. Tetapi, menanggapi tajuk Persepsi Korupsi: Mengapa begituPenting? Saya kira dalam kondisi tertentu: Tidak begitu penting? Tohpada praktik selanjutnya, wartawan yang mencoba membuat running newstentang isu persepsi korupsi ini pusing, ketika oleh redakturnyadisuruh mencari data: kasus mana saja sih yang membuat Jakarta jadikota terkorup itu. Ini fakta yang muncul kemudian setelah survey itudirilis. Semoga ini bukan usaha kita untuk mencoba berlindung dibalik"retorika" ketika gugatan balik muncul, begitu kita menafsirkan secaradetail [dengan menunjuk kasus-kasus yang menjadi makna dari surveyitu]. Jadi disinilah kiranya persepsi kadang tidak begitu penting.

Karena kemudian akan banyak orang bilang: ya mana tindak lanjut darihasil survey ini? Sekedar rekomendasi atau membangun citra jelekdaerah tertentu atau instansi tertentu? Kalau itu goal nya; mungkinakan memunculkan banyak orang lagi yang frustasi. Karena mereka[banyak orang itu] akan menuntut tindakan konkret terhadap koruptor.Mereka akan selalu bertanya: "Kapan bupati A, walikota B, dan gubernurC yang telah jadi tersangka itu akan diproses secara hukum?"....karenakebanyakan mandeg di kejaksaan....itu saja....

Dapat Suntikan Moral dari ICW dan KPK

2005-03-05T00:58:00.000+07:00

SEMENTARA itu, hasil kunjungan LSM Formaskot Anti-Korupsi Kota Mojokerto ke BPK Perwakilan Jogjakarta dan sejumlah lembaga hukum di Jakarta makin tampak. Kemarin, saat bertemu dengan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Formaskot mendapat dukungan moral. Menurut Koordinator Formaskot Anti-Korupsi, Wibisono, kehadirannya di Kantor ICW dan KPK mendapat apresiasi positif.

Secara tegas, Ketua Bidang Informasi Publik ICW, Lais Abit menyatakan akan menindaklanjuti konkret laporan Formaskot paling lambat dua minggu lagi. Kita diminta untuk memberikan dokumen APBD sebagai bukti pelengkapnya, jelas Wibisono yang dihubungi melalui ponselnya, kemarin sore.

ICW berjanji mengawal agar proses hukum yang berlangsung antarlembaga di pusat, antara BPK, kejagung dan Polri sesuai dengan koridor hukum, tambah Wibisono.

Begitu pula ketika berada di Kantor KPK. Dikatakan Wibisono, Kepala Unit Pengaduan Masyarakat KPK, Edy Karim menyampaikan komitmen untuk ikut mempermulus upaya pemberantasan korupsi di tingkat pusat. Alasannya, selama ini telah ada naskah kesepahaman antara Mabes Polri, BPK dan kejagung. Tujuannya, agar temuan korupsi dalam audit investigasi yang dilakukan oleh auditor BPK dapat ditindaklanjuti ke proses hukum oleh kejagung dan Polri. Secara khusus, Edy Karim meminta fotokopi surat tugas audit investigasi yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan IV Jogjakarta. Kita sudah minta salinan surat tugas audit ke BPK di Jogjakarta. Tapi, mereka beralasan, surat itu ada di pemkot. Nanti, permintaan itu akan kita sampaikan melalui surat KPK, jelas dia.

Wibisono mengungkapkan, karena keterbatasan waktu, audiensi dengan BPK pusat dan kejagung yang direncanakan Rabu kemarin tidak dapat dilaksanakan. Kita baru dapat beraudiensi dengan BPK pusat dan kejagung Kamis besok (hari ini, Red). (lal)

Sumber: Radar Mojokerto, 29 Desember 2004

ICW: Harta Koruptor Bisa Tutupi Subsidi BBM

2005-03-05T00:38:00.000+07:00

JAKARTA - Pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM karena subsidi BBM bisa ditutupi jika pemerintah gencar dan serius menarik harta-harta para koruptor dan dikembalikan pada rakyat. Sebab harta negara yang dijarah para koruptor besarnya jauh melampaui subsidi BBM yang selalu dikeluhkan pemerintah.

Hal itu disampaikan aktivis dari Divisi Informasi Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Laits Abid, kepada Pembaruan di Jakarta, Jumat (4/3).

Dia menjelaskan, berdasarkan data ICW, hingga akhir 2004, setidaknya dari kasus-kasus penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), harta negara yang dijarah koruptor mencapai Rp 17 miliar di seluruh Indonesia. Kemudian uang yang dikorupsi dalam kasus non-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tahun 2004 mencapai Rp 2,7 triliun. Kemudian, triliunan rupiah dari kasus BLBI. "Satu kasus BLBI saja ada yang mencapai Rp 3 triliun. Jadi memang dana yang bisa kita tarik dari para koruptor sangat besar. Kalau pemerintah serius, tidak perlu BBM naik," tukas Laits

Belum lagi harta negara yang dibawa lari para koruptor ke luar negeri. Berdasarkan data ICW, setidaknya ada 30 koruptor yang lari ke luar negeri. Mereka ikut memboyong hasil jarahannya. Seperti Syamsul Nursalim, koruptor dana BLBI dari Bank BDNI senilai Rp 6,9 triliun plus US$ 96,7 juta. Kemudian Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki Ariawan, koruptor dana BLBI dari Bank Surya senilai Rp 1,5 triliun. Lalu Hendra Rahardja yang lari ke Australia dengan dana korupsi BLBI Bank BHS senilai Rp 2,65 triliun. Dalam pelariannya, Hendra meninggal dunia. Namun pemerintah di bawah Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra hanya mampu menarik dana korupsi Hendra senilai Rp 4 miliar.

Selain itu, ada David Nusa Wijaya, koruptor dana BLBI Bank Servitia senilai Rp 1,29 triliun. Lalu Agus Anwar koruptor dari Bank Pelita senilai Rp 1,98 triliun. Juga ada Eddy Tansil senilai Rp 1,3 triliun.

"Harta koruptor bisa menyubsidi dana kompensasi pengambilan uang publik. Lagi pula dengan naiknya BBM dikhawatirkan akan muncul koruptor-koruptor baru," tambah dia.

Dijelaskan, memang pemerintah berjanji tidak akan ada penyalahgunaan dana kompensasi BBM. Masalahnya pemerintah tidak memiliki sistem birokrasi yang bagus untuk mengontrol hal tersebut.

Pemerintah pun tidak memiliki pertanggungjawaban yang cukup transparan dari dana kompensasi tersebut. Pada akhirnya masyarakat sendiri tidak tahu, apakah dana kompensasi tersebut tepat sasaran atau tidak. (WD/Y-4)
SUARA PEMBARUAN DAILY, Last modified: 4/3/05

Selamat jalan Pak Hans..

2005-01-14T21:01:00.001+07:00

Sore ini aku jadi teringat email Pak Hans J Wospakrik dua tahun lalu, setelah membolak-balik Kompas aku menemukan berita tanggal 12 Januari 2004 lalu ia meninggal.
---------------------------------------------
Date: Wed, 19 Jun 2002 18:55:13 +0100
From: "H.J.Wospakrik"
To: avigenic@yahoo.com
Subject: Re: tanya

Saudara Abid,
Salam perkenalan.
Saya berterima kasih atas perhatian saudara Abid
terhadap tulisan2 saya, dengan menyertakan salah satunya
(tentang quark) di situs saudara Abid, semoga bermanfaat.
Selamat atas keberhasilan pembuatan situsnya.
Mengenai keinginan saudara Abid untuk bertanya tentang fisika,
saya tak keberatan. Silahkan emailkan pertanyaannya dan saya
akan coba memberikan jawabannya.
Sekian dahulu dan salam dari saya.
Hans J. Wospakrik.
-------------------------------
Fisikawan Hans Wospakrik Meninggal

Jakarta, Kompas - Indonesia kehilangan fisikawan terbaiknya yang semasa hidupnya berhasil beberapa kali menembus jurnal fisika berwibawa tingkat internasional. Dr Hans Jacobus Wospakrik hari Selasa (11/1) dalam usia 53 tahun meninggal dunia di Rumah Sakit Dharmais, Jakarta, setelah tiga hari dirawat karena leukemia.

Jenazah disemayamkan di rumah duka RS Dharmais di Jalan S Parman, Slipi, dan akan diberangkatkan siang ini ke Jayapura, Papua. Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan spesialisasi fisika partikel dan Relativitas Umum Einstein itu meninggalkan seorang istri, Regina Wospakrik-Sorentau, dan dua anak, Willem yang mahasiswa Jurusan Matematika ITB dan Marianette yang mahasiswa Jurusan Fisika ITB.

"Kami di Kelompok Bidang Keahlian Fisika Teori ITB benar-benar terguncang," kata Prof Pantur Silaban saat melayat tadi malam. "Kepergiannya sangat mendadak," ujarnya.
Hans adalah fisikawan yang lengkap. Sebagai peneliti, ia satu dari sedikit fisikawan Indonesia yang risetnya diterbitkan di jurnal berwibawa, seperti Physical Review D (1982 dan 1989), Journal of Mathematical Physics (2001 dan 2002), International Journal of Modern Physics (1991), serta Modern Physics Letters A (1986 dan 1989).

Bahkan, Hans pada awal tahun 1980-an pernah mengadakan riset bersama pemenang Nobel Fisika tahun 1999, Martinus JG Veltman, di Utrecht, Belanda, dan di Ann Arbor, Michigan, Amerika Serikat (AS).

Dalam e-mail kepada Kompas tahun lalu, fisikawan Gerardus’t Hooft, pemenang Nobel Fisika bersama Veltman, mengatakan, "Ketika pindah dari Belanda ke AS, Veltman ngotot mengajak Hans riset di sana. Ini menunjukkan, Hans fisikawan yang cemerlang waktu itu."

Sebagai dosen pembimbing, Hans dikenal sangat sabar dan mengikuti pekerjaan mahasiswanya tahap demi tahap. Sering kali ia harus pulang malam dari kampus di Ganesha, Bandung, ke rumah kontrakannya di bilangan Bandung selatan dengan angkutan kota setelah melayani mahasiswanya berdiskusi.

"Kalau sudah tak ada lagi angkot menuju rumahnya karena kemalaman, Hans pulang jalan kaki, benar-benar jalan kaki (sekitar enam kilometer), sebab dia tidak punya kendaraan," kata astronom Karlina Supelli, adik kelas Hans di ITB dan yang putrinya dibimbing Hans. "Hans itu terlalu baik dan terlalu santun," ujar Supelli yang kemarin malam melayat. (SAL)

Semangat tak terpatahkan

2004-12-22T11:06:00.000+07:00

Kadang aku terharu kalau melihat semangat perjuangan mahasiswa. meski kadang tidak jelas apa yang diperjuangkan mereka. Seperti klipping berita Kompas tahun 1994 di bawah. Aku sempat menyimpannya di koleksi CD data ku. Kita boleh menanyakan apa yang mereka perjuangkan? Kemanusiaan kah? Rakyat kah? diri mereka sendiri kah? Aku jadi menganggapnya tidak begitu penting pertanyaan itu. Ya aku terharu saja...mereka adalah korban sistem di kampus mereka. Tokoh yang membuat aturan itu [Prof. Dr Wiranto Arismunandar, M.Sc], kini telah tumbang. Perubahan juga terus terjadi, tapi kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan akan terus terjadi..

----------------------
Bandung, Kompas, 23 Februari 1994
Seorang Mahasiswa ITB Mundur, Dukung Dua Rekan yang Diskors
Seorang mahasiswa ITB mengundurkan diri sebagai tanda solidaritas kepada dua rekannya yang dikenai skorsing oleh Rektor ITB. Deni Agus Dwiyanto, mahasiswa jurusan teknik sipil tingkat akhir, membakar kartu mahasiswanya sesudah menyampaikan pengunduran dirinya hari Selasa (22/12) pukul 11.00 WIB di hadapan sekitar 3.000 mahasiswa di Lapangan Basket ITB.

Prosesi pengunduran diri itu berlangsung dalam suasana yang mengharukan di bawah cuaca kota Bandung yang mendung dan diwarnai rintik hujan. Sebelum berkumpul bersama, sebagian mahasiswa berjalan dari Jurusan Teknik Sipil menuju Lapangan Basket sambil mengusung keranda kematian serta berbagai spanduk tanda keprihatinan mereka kepada "kepergian" Deni.

Dalam kesempatan itu para mahasiswa bersepakat untuk terus memperjuangkan dan menuntut kepada rektor untuk mencabut kembali SK skorsing yang telah diiatuhkan kepada dua mahasiswa dari Teknik Fisika. Kedua mahasiswa itu, Mohammad Meylana Hermawan dan Yosalfa Rinaldi Chaer, diskors selama tiga semester karena dianggap telah menyalahi ketentuan dalam pelaksanaan Orientasi Studi (OS) di ITB.

Sikap kritis
Setelah para mahasiswa ITB berkumpul di lapangan, Deni Agus Dwiyanto yang mengenakan sweater serta celana hitam dan sandal jepit, menuju ke tengah lapangan. Sambil duduk ia membacakan surat pengunduran dirinya dari ITB. Surat tersebut ditujukan kepada Rektor ITB Wiranto Arismunandar dan tembusan ditujukan kepada Dekan dan Ketua Jurusan Teknik Sipil ITB serta media massa.

"Sebagai anggota sivitas akademika, saya telah mencoba mengingatkan ITB akibat dari kebijakan-kebijakan pengelola ITB dan menunjukkan itikad untuk memperbaiki situasi yang berkembang kemudian. Namun karena kurang mendapat tanggapan yang semestinya, maka saya mengambil sikap untuk tidak membenarkannya dan tidak mempercayai lagi bahwa pengelola ITB sanggup mengemban tugas kependidikan," ungkap Deni Agus dalam surat pengunduran dirinya.

Setelah membacakan surat pengunduran diri, Deni yang mempunyai nomor induk mahasiswa 15088329, kemudian membakar kartu mahasiswa ITB. Setelah itu ia mendapat pelukan dan salaman dari rekan-rekannya. Bahkan di antara mereka ada yang menangis, menyesalkan pengunduran diri Deni dari ITB.

Dalam nada berapi-api, Wahyono, mahasiswa Teknik Fisika angkatan 1988, menyatakan tidak pernah setuju dengan pengunduran diri Deni dari ITB. Meski demikian. karena hal itu merupakan sikap kritis terhadap kesewenang-wenangan pimpinan ITB ia menghargainya.

Bukan antiklimaks
Sebelum acara berakhir, seorang mahasiswi Jurusan Arsitektur melantunkan sebuah lagu ciptaan Iwan Abdurahman berjudul Mentari, disusul para mahasiswa menyanyikan lagu Padamu Negeri. Tampak menyaksikan dari kejauhan guru besar Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB, Prof. Drs. Yusuf Affendi.

Ketua Satgas Mahasiswa ITB Syawaludin Lubis yang juga mahasiswa Teknik Geofisika, kepada wartawan menegaskan para mahasiswa ITB akan tetap menuntut rektor agar mencabut SK tentang skorsing yang telah diberikan kepada dua mahasiswa teknik fisika.

"Dalam kesempatan ini juga ingin saya tegaskan, bahwa mahasiswa ITB tidak pernah menuntut supaya Wiranto Arismunadar turun dari jabatan Rektor ITB," katanya seraya menegaskan sikap pengunduran diri Deni dari "Kampus Ganesha" bukan merupakan antiklimaks dari perjuangan mahasiswa untuk melawan sikap represif dari pimpinan ITB.

Ketika dihubungi wartawan, Rektor ITB Wiranto Arismunandar sedang tidak ada di tempat karena pergi ke Jakarta. Demikian juga Pembantu Rektor III ITB, Ir. Indra Djati Sidi Ph.D, tidak ada di tempat. "Pak Rektor sedang ke Jakarta, sedangkan Pak Indra dari pagi kami belum lihat," kata seorang satpam.

Pembantu Rektor V ITB, Dr Mubyar Purwasasmita, pekan lalu kepada pers pernah mengatakan agar Deni Agus Dwiyanto tidak terburu-buru mengundurkan diri dari ITB. Bagaimana pun, katanya, menjadi sarjana ITB akan lebih baik buat Deni. Pernyataan keprihatinan atas kasus skorsing di ITB, juga disampaikan Senat Mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) Jakarta.

Surat pernyataan yang ditandatangani Ketua Sema ISTN Hendry Akmal Muis dan Barito Jos itu, dibacakan dihadapan mahasiswa ITB. Sema ISTN menyesalkan sikap Rektor ITB yang tidak bersedia dialog dengan mahasiswa berkaitan dengan telah diskorsnya dua mahasiswa ITB. Hal ini dinilai telah mencoreng nilai-nilai suci dari misi serta esensi dari perguruan tinggi.

Dalam pernyataan sikapnya yang diterima Redaksi Kompas di Jakara, Komite Aksi Mahasiswa Pemuda Pejaten, Jakarta, minta agar skorsing itu dicabut. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh koordinator Andriyanto itu juga mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menghentikan Rektor ITB Wiranto Arismunandar. (gun)

Wajah sebuah sudut di Salemba...

2004-10-15T22:17:00.000+07:00

cerita tentang suasana masa lalu kampus tua di Jakarta kadang indah, kadang eksotik. Cerita tentang Wisma Rini (asrama mahasiswi UI di Jalan Otista)...tempat diskusi di Rawamangun...dan tentu adalah sebuah sudut "purba" kampus UI Salemba. Lorong foto di bawah adalah sisa sejarah masa lalu UI, yang kini telah berubah jadi PT BHMN... sudut ini bertahan di tengah modernisasi dan kapitalisasi dunia kampus...dan kadang memang tidak harus dipertahankan....kenapa tidak khan?

Semanggi itu sebenarnya...

2004-10-15T21:58:00.000+07:00

Entah kenapa kata Semanggi itu jadi terasa berkesan pada diriku...awalnya memang sebuah nama tanaman air yang sering disebut oleh nenekku almarhum di kampung sana....ketika praktikum taksonomi tumbuhan rendah di biologi gadjah mada kata itu lagi-lagi dijejal-jejalkan ke dalam memori ku oleh asisten lab ku...kini aku sering mendengarnya lagi....hanya saja kata itu telah berbau kapitalis...sebuah kawasan emas di Jakarta. ...di pinggirnya masih ada tukang tambal ban, persis di luar pagar tembok markas polda metro jaya....

Saat-saat dekat Hasyim Muzadi...

2004-09-18T21:28:00.000+07:00

kalo menang dalam pemilu 2004 dan benar-benar jadi wapres mungkin ini kesempatan langka dekat dengan Hasyim Muzadi ketua NU yang jadi wapres....bisa jadi ini kesempatan ambil foto dia yang langka. Siapa tahu setelah bener2 jadi wapres aku akan sulit motret sedekat ini lagee....ini foto sebelum dia jadi wapres...[jeda waktu pemilu presiden tahap I dan II]