Gelar

Ariel Heryanto

Apa yang bisa dikatakan tentang larisnya gelar akademik palsu? Orang bisa berbeda pendapat. Namun yang jelas, ini sama sekali tidak membuktikan masyarakat kita tergila-gila pada ilmu pengetahuan. Apakah gejala ini menunjukkan masyarakat kita tergila-gila pada gelar akademik palsu? Tidak juga, menurut hemat saya.

Larisnya gelar kesarjanaan bukan petunjuk masyarakat ini ”gila” gelar seperti yang dituduhkan sebagian orang. Mereka yang terlibat pasti orang-orang waras, sadar, dan cerdas berhitung nilai ekonomi sebuah komoditas dalam pasar yang namanya masyarakat industrial. Mungkin sekali tidak ada yang peduli amat dengan gelar apa pun, seandainya tidak ada nilai ekonomi yang terkait di situ. Jadi yang dikejar bukan gelar atau kehormatan itu sendiri, tetapi keuntungan ekonomis.

Dari sudut pandang demikian, ijazah palsu dapat dibandingkan dengan uang palsu, kartu kredit palsu, cek kosong, atau merek tas palsu. Semuanya hanya alat dan siasat mengejar harta, yang bisa diterjemahkan menjadi kuasa. Alat-alat itu bisa beredar dengan nilai memukau dan daya yang ampuh dalam sebuah lingkungan sosial tertentu dan terbatas. Yakni masyarakat yang menghargai ijazah resmi, uang sungguhan, kartu kredit sah, atau cek asli.

Di berbagai negeri lain, yang dipalsukan bisa jadi bukan ijazah akademik. Di masyarakat yang sangat percaya dan bergantung pada kekuatan gaib, yang laris diperdagangkan dan dipalsukan adalah jimat-jimat bertuah. Di negeri lain yang memberikan hak-hak istimewa pada tentara, yang ramai dipalsukan adalah seragam loreng tentara. Di masyarakat lain lagi yang dipalsukan bisa jadi garis keturunan, atau etnisitas, atau atribut agama, atau jenis kelamin seseorang.

Semuanya sangat bergantung pada apa yang sedang punya nilai pasaran tinggi. Perbedaan mereka tidak mendasar. Di balik berbagai keragaman yang tampil di permukaan itu, semuanya beredar berkat nilai ekonomi yang dikandungnya dan bermuara pada satu tujuan yang sama: keuntungan material. Perbedaan antarmasyarakat itu juga tidak abadi. Kalau sekarang ijazah palsu laris diperdagangkan di Indonesia, bukan tidak mustahil yang laris dipalsukan bisa berubah dalam satu generasi mendatang.

Maka yang menarik dari gejala ramainya ijazah palsu belakangan ini bukan kepalsuan atau pemalsuan dokumen berharga itu. Yang menarik, ternyata dalam masyarakat Indonesia, gelar akademik punya nilai ekonomi yang lumayan. Mungkin lebih ketimbang di banyak negara lain. Berbahagialah para sarjana, guru sekolah, mahasiswa, dan siswa di negeri ini. Paling tidak untuk sementara ini. Mereka terbilang orang-orang yang masih ”ada harganya”, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara gengsi sosial, wibawa budaya, atau gertak politik.

Mungkin hanya di Indonesia, lulusnya seorang pascasarjana mendapat gelar doktor diberitakan media massa. Mungkin ini pula sebabnya di Indonesia pendidikan formal seseorang dijadikan salah satu persyaratan untuk menjadi calon politikus dalam sebuah pemilihan umum. Diskriminasi tak sungkan-sungkan ini jelas merupakan sebuah kemenangan cemerlang kaum kelas menengah kota Indonesia dalam proses tawar-menawar politik pasca-Orde Baru. Ironisnya, diskriminasi ini disahkan sebagai bagian dari meningkatnya ”kualitas” demokratisasi di sebuah negeri yang tidak memberikan kesempatan merata bagi rakyatnya dalam bidang pendidikan.

Kesenjangan sosial, ekonomi, politik, budaya merupakan gejala universal. Tapi kesenjangan itu tidak terungkap secara seragam di berbagai masyarakat. Gelar dan ijazah akademik akan tetap menjadi salah satu ”modal” ekonomis yang penting dalam masyarakat seperti Indonesia selama terjadi ketimpangan besar-besaran dalam kesempatan mendapatkan pendidikan formal.

Dengan kata lain, gelar akan menjadi salah satu penanda kesenjangan sosial ekonomi itu, dan sekaligus menjadi patokan diskriminasi yang mengabsahkan sebagian orang punya hak istimewa dan yang lain tidak. Misalnya dalam memasuki bidang profesi tertentu atau jabatan tinggi dalam profesi itu.

Globalisasi telah memperluas medan diskriminasi itu dan jurang kesenjangan yang diciptakannya. Sebagian warga Indonesia mempunyai peluang memilih pendidikan tinggi yang paling bergengsi di Amerika Utara, Eropa Barat, Asia Timur, atau Australia. Jumlahnya setiap tahun bukan ratusan, tetapi puluhan ribu. Sementara pada tahun-tahun yang sama, setiap tahun, puluhan ribu anak cerdas dari Indonesia yang lain terpaksa berhenti belajar formal setelah lulus sekolah menengah karena alasan ekonomi.

Jurang yang menganga lebar di antara dua kutub warga Indonesia itu diisi dengan cekatan oleh para pedagang ijazah palsu. Tidak aneh jika industri ini laku laris. Ini bukan persoalan orang yang tergila-gila pada gelar atau gengsi kosong. Ini persoalan usaha menyambung nyawa dan mengejar rezeki di antara sela-sela sempitnya kesempatan.

Betapa keliru jika kita terpana oleh ramainya perdagangan ijazah palsu, dan tergopoh-gopoh memeranginya sebagai sumber masalah masyarakat, sementara kita luput melihat kesenjangan pendidikan yang memungkinkan bertumbuhnya daya pikat dan nilai jual-beli sebuah ijazah palsu.

Betapa menggelikan jika masih ada di antara kita yang mengagung-agungkan lembaga pendidikan semata-mata sebagai sumber ilmu pengetahuan, pencerahan spiritual, atau pemberdayaan yang terbebas dari caruk-maruk perhitungan dagang dan ganasnya hukum jual-beli pasar.

Lembaga pendidikan bukan hanya memamerkan kesenjangan sosial, ia juga menjadi tembok yang senantiasa menjaga dan melestarikan kesenjangan itu. Tidak semua sekolah punya gengsi dan kualitas yang sama. Tidak semua anak usia sekolah bisa masuk sekolah. Bukan karena kurangnya bangku sekolah, tetapi memang karena mereka dikurung dalam sebuah kubangan kemiskinan yang berkelanjutan. Dengan demikian kaum atas dapat mempertahankan hak-hak istimewanya, dan mewariskan hak-hak ini secara terbatas pada keturunan mereka sendiri.

Salah satu bentuk perlawanan bagi yang tercampak adalah memalsukan ijazah kaum terdidik.

diambil dari Kompas, 28 Agustus 2005

Gila benner, George Bush Mengutip Data LSI!

ha..ha...ha... kalo ada orang bangga dengan karyanya atau karya lembaganya sendiri ya Denny JA lah orangnya....baca aja artikel dia di Suara Pembaruan ini...
--------------------------------
George Bush Mengutip Data LSI
Oleh Denny JA
PRESIDEN AS George Bush, mantan Presiden Bill Clinton, dan mantan Presiden George Bush Senior mengutip data LSI (Lembaga Survei Indonesia). Ketiga tokoh itu mengapresiasi penemuan LSI, yang bekerja sama dengan lembaga nonprofit Terror Free Tomorrow, mengenai persepsi publik Indonesia atas peran bantuan kemanusiaan AS di Aceh.

Bill Clinton dan George Bush Senior ditugaskan oleh Presiden AS saat ini menjadi duta bangsa AS untuk korban tsunami. Dua tokoh itu sudah berkeliling ke berbagai wilayah, termasuk Aceh. Dunia melihat, ujar Clinton sambil mengutip hasil survei LSI, AS bukan saja berkepentingan menjaga keamanan negara AS sendiri, tetapi juga tergerak dengan bantuan kemanusiaan. Sentuhan bantuan kemanusiaan itu adalah pesan universal yang dapat membuat dunia Muslim melihat AS secara berbeda.

Demikianlah cuplikan berita yang disiarkan banyak media internasional, termasuk Reuters. Eksplorasi yang lebih lengkap mengenai berita itu dapat dilihat di homepage http://www.cnsnews.com/foreignbureaus/archive/200503/for20050309a.html.
Sengaja berita ini diangkat untuk dua hal. Pertama, untuk menunjukkan adanya peluang besar menjembatani AS dan dunia Muslim selama ini. Jembatan yang paling efektif adalah aneka program dan bantuan kemanusiaan di jantung komunitas Muslim. Jika program kemanusiaan itu dilakukan secara sistematis dengan publikasi yang pas, pelan-pelan AS tak lagi terkesan garang.

Selama ini AS terkesan menaklukkan dunia Muslim dengan bom, perang, dan propaganda. Secara fisik, mungkin AS dapat menguasai teritori wilayah Muslim itu. Namun AS segera kehilangan dukungan dari hati dan pikiran mayoritas Muslim. AS justru akan dianggap sebagai common enemy. Kekerasan demi kekerasan justru akan tumbuh untuk melawan AS. Dunia Muslim justru harus didekati dengan sentuhan yang lebih universal dan non-kekerasan, seperti bantuan kemanusiaan.
Kedua, berita itu diangkat untuk menunjukkan, sebuah lembaga penelitian dapat berperan di luar komunitas ilmiah. Jika yang diteliti adalah pusat dari gravitasi politik, hasil temuan itu dapat mempengaruhi kebijakan publik. Bukan saja kebijakan publik domestik yang dipengaruhi, tetapi lembaga survei juga berpeluang ikut mempengaruhi persepsi pemimpin dunia.

Peran Survei
Sebuah negara demokrasi yang kuat tak hanya memerlukan partai politik yang kuat. Demokrasi juga membutuhkan lembaga jajak pendapat yang kredibel, dengan metodologi yang valid. Selama ini jajak pendapat hanya dikutip dalam era kampanye untuk melihat dukungan publik atas calon tertentu. Seusai pemilu, lembaga jajak pendapat sebenarnya justru berperan lebih penting untuk ikut dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Dalam sejarah pembuatan kebijakan publik, jajak pendapat merupakan salah satu penemuan terpenting. Penemuan jajak pendapat dalam kebijakan publik sama pentingnya dengan penemuan penisilin dalam ilmu kedokteran, atau penemuan roda dalam dunia otomotif.

Melalui jajak pendapat, hanya dengan menggunakan seribu atau dua ribu responden, kita dapat mengetahui persepsi, aspirasi, harapan atau ketakutan dua ratus juta penduduk satu negara. Hal itu dapat dianalogikan dengan satu kuali besar sup ayam.
Hanya mencicipi satu sendok sup itu, kita sudah dapat tahu rasa dari keseluruhan satu kuali sup ayam. Tentu saja analogi itu hanya tepat, jika pengambilan responden dan keseluruhan jajak pendapat itu mengikuti metodologi yang benar dan ketat.
Ilmu statistik sudah menyumbangkan sejenis revolusi dalam kebijakan publik. Akibatnya begitu mudah kita mengetahui apa kehendak mayoritas masyarakat. Agar tak ada jarak lebar antara kebijakan publik dengan opini publik, antara politik elite dengan politik yang tumbuh di masyarakat, jajak pendapat menjadi mediumnya.

AS diuntungkan oleh kesejahteraan mayoritas rakyatnya. Lebih dari 90 persen populasi di AS sudah memiliki telepon. Gallup Poll sangat mudah sekali merekam opini publik hanya melalui telepon. Bahkan sebulan sebelum pemilu presiden, Gallup Poll dapat melakukan jajak pendapat setiap hari secara nasional, hanya dengan mengajukan satu pertanyaan saja. Biayanya relatif murah. Pelaksanaan surveinya relatif mudah.

Namun, dunia ketiga seperti Indonesia punya problem yang berbeda. Rumah tangga pemilik telepon tak lebih dari 10 persen populasi. Jika kita mentah-mentah mengikuti Gallup Poll, hanya menggunakan telepon, 90 persen populasi tidak terwakili. Sudah dapat dipastikan, untuk jajak pendapat mengenai pemilu hasilnya pasti menyesatkan. Yang terambil bukan suara populasi, tetapi hanya suara kelas menengah perkotaan.

Untuk dunia ketiga, ada contoh lembaga jajak pendapat yang baik. Di Filipina, SWS (Social Weather Station) memiliki reputasi internasional. Karena jumlah pemilik telepon di Filipina sama sedikitnya dengan Indonesia, metode jajak pendapat yang dikembangkan oleh SWS adalah wawancara tatap muka ke seluruh wilayah negeri. Biaya survei pun menjadi sangat mahal.

Selain Pemilu
Dalam pemilu presiden di Amerika Serikat tahun 1996, Bob Dole, calon presiden dari Partai Republik, tidak dikalahkan oleh Bill Clinton, dari Partai Demokrat. Yang mengalahkan Bob Dole adalah tim jajak pendapat.

Demikian seloroh soal pentingnya jajak pendapat dalam pertarungan pemilihan presiden di AS.

Dua tahun setelah terpilih pada 1992, Bill Clinton saat itu berada dalam puncak ketidakpopulerannya. Lalu ia kemudian mencari bantuan kepada Dick Morris, seorang penasihat politik kelas satu di AS.

Langkah pertama yang dilakukan Dick Morris adalah membuat jajak pendapat. Ia ingin tahu bagaimana sebenarnya publik menilai Clinton. Ia juga mencari tahu, program, isu, harapan, ketakutan dan citra yang diinginkan oleh mayoritas pemilih. Hasil jajak pendapat itu ia gunakan untuk mengubah Clinton. Maka pada 1996, Clinton muncul sebagai sosok baru, dengan program baru. Dengan mudah Clinton akhirnya terpilih kembali.

Namun, tak hanya pemilu yang kini menggunakan jajak pendapat. Berbagai kebijakan publik di AS dibuat dengan mempertimbangkan opini yang berkembang di masyarakat. Di satu sisi kebijakan publik itu dibuat untuk merespons kebutuhan yang memang berkembang di masyarakat. Di sisi lain, bentuk kebijakan publik yang akan dilemparkan kembali ke masyarakat juga mempertimbangkan respons publik.

Untuk kebijakan yang akan mendapatkan reaksi besar, tak jarang draf kebijakan itu diuji coba dalam aneka survei dan focus group discussion. Reaksi publik luas dapat terbaca melalui uji coba itu. Pemerintah segera mendapatkan feedback untuk menyempurnakan kebijakan agar lebih dapat diterima.

Kebijakan pemerintah Indonesia atas BBM, misalnya, akan lebih didukung publik jika secara seksama mendengarkan masukan melalui survei. Hal yang biasa, bahkan sangat bagus jika presiden negara adikuasa mengutip data survei. Ini tradisi yang baik pula untuk dikerjakan pemimpin politik di negara demokrasi lainnya, termasuk Indonesia.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia/LSI

SUARA PEMBARUAN DAILY, Last modified: 14/3/05